Bupati Kudus Jabat Pos Strategis di APKASI 2025–2030
JAKARTA – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam struktur Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bhakti 2025–2030. Prosesi pengukuhan berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT, Menteri UMKM, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Wakil Menteri dari sejumlah kementerian, anggota DPR dan DPD, serta para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterima dalam kepengurusan baru APKASI. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional berbasis daerah.
“Alhamdulillah, hari ini saya resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam struktur Dewan Pengurus APKASI Masa Bhakti 2025–2030. Semoga amanah ini dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya, memberikan kontribusi dan masukan strategis serta menyusun program kerja yang berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa,” ujar Bupati Sam’ani usai dikukuhkan.
Penunjukan Bupati Sam’ani sebagai pengurus inti dalam struktur APKASI dinilai sebagai bentuk kepercayaan nasional atas rekam jejak dan komitmennya dalam membangun daerah secara strategis dan berkelanjutan. Dalam peran barunya, bupati menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi antar kabupaten dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang inklusif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, dalam sambutannya menegaskan pentingnya memperkuat otonomi daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan kabupaten di seluruh Indonesia. Pihaknya menyoroti masih adanya hambatan birokrasi, termasuk kebijakan persetujuan teknis (pertek) yang dinilai menghambat kelincahan pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis.
“Pemerintah pusat diharapkan hadir sebagai pembimbing yang mendorong pemerintah kabupaten untuk tumbuh lebih besar dan maju. Melalui kekompakan yang terus kami bangun di internal APKASI, kami siap menjadi mitra aktif dalam mengawal dan menyukseskan program-program Presiden Prabowo, khususnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam arahannya menegaskan bahwa pertanian menjadi fokus pokok Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan sektor ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
“Pertanian adalah fondasi utama negara ini. Presiden Prabowo sangat serius menjadikan pertanian sebagai prioritas utama pemerintahan ke depan,” tegas Zulhas.
Zulhas menambahkan bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilepaskan dari penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan menjadi penghubung antara program strategis pusat dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
“Kita dorong Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah di level desa. Kopdes bukan hanya koperasi biasa, tapi alat pemberdayaan yang konkret untuk swasembada pangan dan perputaran ekonomi desa,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebagai organisasi kepala daerah terbesar di Indonesia. Tito menyebut APKASI memiliki pengaruh dan kontribusi besar dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.
“APKASI ini adalah wadah bupati terbesar di Indonesia. Pengaruhnya besar, kontribusinya juga besar dalam mendorong kemajuan daerah,” ujar Tito.
Tito juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang mandiri di tingkat kabupaten sebagai langkah strategis menuju kemandirian daerah. Pihaknya mendorong pemerintah kabupaten untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi proaktif dalam menggali potensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah akan jauh lebih cepat maju jika tidak hanya bergantung pada transfer dari pusat. Kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD adalah kunci percepatan pembangunan. Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kalau PAD besar, daerah pasti lebih kuat dan maju,” tegasnya.
Dengan dikukuhkannya pengurus baru APKASI, diharapkan organisasi ini mampu menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyukseskan pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri.