KUDUS - Mitigasi bencana alam telah dilakukan dengan maksimal oleh Pemkab Kudus melalui instruksi Bupati Kudus kepada pihak terkait. Meski begitu, bencana alam tidak mudah untuk diprediksi, seperti jebolnya tanggul sungai di Desa Golantepus kemarin. Untuk mengetahui kondisi terkini wilayah jebolnya tanggul, Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi Kepala Dinas PUPR, BPBD, Camat Mejobo, kades dan pihak terkait lainnya berkesempatan meninjau lokasi kejadian, Kamis (10/3). 

Pihaknya mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan pada jajarannya terkait mitigasi bencana. 

"Sudah saya instruksikan dan perintahkan tim kami yang terdiri dari PUPR, BPBD, camat, hingga kades untuk mitigasi bencana yang harus diterapkan dan dipantau terus. Terutama di tanggul yang rawan, segera diperbaiki dan jangan sampai nunggu jebol," terangnya. 

Berdasarkan laporan, selama ini tim telah berusaha melakukan mitigasi bencana dengan maksimal dan sesuai arahan. 

"Tapi, yang namanya bencana kita tak bisa prediksi, yang kita anggap baik-baik saja bisa jadi sebaliknya. Namun jajaran saya telah berusaha mitigasi bencana dengan maksimal," ungkapnya. 

Pihaknya berharap tak akan ada lagi tanggul yang jebol ketika terjadi intensitas hujan tinggi yang menyebabkan volume air naik. 

"Semoga tak ada lagi tanggul jebol ketika ada guyuran hujan yang menyebabkan air naik. Kasihan masyarakat yang terdampak, terutama di lingkungan padat penduduk," harapnya. 

Bupati Hartopo memberikan apresiasinya atas kesigapan tim penanggulangan bencana atas kerja cepatnya. 

"Tim kita semua sudah sigap, saya ucapkan terima kasih. Penanganan saat ini sudah selesai, nanti akan ditindaklanjuti oleh BBWS menunggu sungai surut," ucapnya. 

Pihaknya mengatakan, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bersama sebagai introspeksi agar lebih baik lagi dalam mengantisipasi terjadinya bencana. 

"Sebagai bahan evaluasi bersama terkait mitigasi bencana mengingat tanggul kritis di Kudus memang banyak titiknya," imbuhnya. 

Hartopo pun berharap ada pencairan anggaran rutin untuk perawatan tanggul kritis yang ada di Kudus. 

"Tentunya sudah masuk dalam anggaran rutin PUPR yang baru selesai di audit KPK untuk di evaluasi. Mudah-mudahan ada pencairan dana yang dapat digunakan untuk menanggulangi tanggul kritis di berbagai titik. Sebetulnya tanggul ini masuk kewenangan BBWS. Namun karena proses yang tidak bisa spontan dieksekusi dengan segera, makanya melalui anggaran rutin PUPR ini semoga dapat dimanfaatkan. Salah satunya alokasi untuk penanganan tanggul jebol," tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Arief Budi Siswanto mengatakan bahwa Dinas PUPR memiliki alokasi anggaran sebesar 20 miliar rupiah yang akan dipergunakan untuk perawatan dan perbaikan infrastruktur. 

"Perbaikan jalan, drainase, SDA, dan lainnya total ada 20 M. Salah satunya kita gunakan untuk kondisi semacam ini, jika ada jebolan tanggul kita laksanakan penanganan sementara melalui alokasi anggaran tersebut sebelum nantinya ditangani BBWS," katanya. 

Pihaknya menyebut, PUPR mengirimkan bantuan berupa sandbag atau karung pasir dan tanah urug untuk menambal sementara tanggul yang jebol. 

"Kami kirimkan sekitar 500-an sandbag dan 2 rit tanah urug untuk menambal sementara bagian tanggul yang jebol. Nanti penanganan tanggul sepenuhnya ada di kewenangan BBWS," pungkasnya. (*)