KUDUS - Ketua TP PKK Kabupaten Kudus, Mawar Hartopo, membuka Bimtek Penguatan Kapasitas PKK dan Posyandu Kelurahan Kerjasan, Kecamatan Kota, Jumat (25/3). Sebanyak 50 peserta dari seluruh pengurus PKK Kelurahan Kerjasan akan mengikuti pelatihan selama dua hari di Aula Kantor Kelurahan Kerjasan. Kegiatan diawali dengan penyerahan tas bimtek dan keranjang takakura untuk membuat kompos hasil kerja sama dengan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. 

Mawar Hartopo dalam sambutannya mengatakan, penguatan kelembagaan dan kapasitas PKK adalah cara strategis untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Pasalnya, anggota PKK yang sebagian besar ibu rumah tangga adalah sosok yang paling didengar di dalam rumah tangga. Maka dari itu, sudah saatnya kaum perempuan meningkatkan keterampilannya.

"Melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bisa nantinya menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Saatnya Ibu-ibu yang biasanya mengurus keluarga bisa kreatif dan berinovasi. Mari kita bantu juga menyukseskan program-program pemerintah," ujarnya. 

Mawar Hartopo menyebut, pelatihan kompetensi dan keterampilan merupakan wujud sinergi kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Ia berpesan kepada para peserta untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dalam kehidupan sehari-hari. 

"Ini merupakan wujud sinergi kita semua dan saya cuma berpesan supaya hasil pelatihan bisa diimplementasikan dalam sehari-hari," pesannya 

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Kerjasan Rio Deny Widodo, melaporkan bahwa pihaknya telah melaksanakan saran PKK Kabupaten terkait pengelolaan sampah secara mandiri. Ia menjelaskan, dari 150 bangunan di Kelurahan Kerjasan terdapat 87 bangunan yang sampah rumah tangganya sudah dikelola secara mandiri oleh paguyuban pengelola sampah. Sedangkan pada 63 bangunan masih dikelola oleh Dinas PKPLH karena letaknya di jalan protokol. 

"Melaporkan bahwa sesuai pesan tahun kemarin, untuk mengelola sampah sudah difasilitasi Dinas PKPLH. Dari 150 bangunan 87 bangunan sudah dikelola sampahnya oleh paguyuban pengelola sampah mandiri dan 63 bangunan masih dikelola Dinas PKPLH karena berada di jalan protokol," jelasnya.