KUDUS - Setelah divaksin tahap pertama pada 25 Januari, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kudus Hartopo divaksin Sinovac tahap dua oleh dr. Noor Hadi di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, Senin (8/2). Usai Hartopo menerima vaksin, sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus mendapat giliran divaksin. Tak hanya itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala RSUD dr. Loekmonohadi, Kepala BPJS Kesehatan Kudus, dan Ketua IDI Kabupaten Kudus juga divaksin.

Plt. Bupati menyampaikan, setelah divaksin tahap satu, pihaknya tak merasakan efek samping yang signifikan. Oleh karena itu, ketika vaksin tahap dua dilakukan, Plt. Bupati pun mantap. Sistem imun diyakini semakin kuat dan dapat meminimalisir tertular Covid-19.

"Tidak ada efek samping, jadi saya antusias divaksin kedua. Kegunaan vaksinasi tahap dua untuk booster antibodi kita," ucapnya.

Antusiasme vaksinasi tahap dua juga dirasakan oleh tenaga kesehatan, seperti dikutip dari sambutan Hartopo. Pihaknya memaparkan lebih dari 4000  atau sekitar 70 persen tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus telah divaksin. Angka tersebut sudah maksimal mengingat sejumlah tenaga medis mempunyai penyakit komorbid,hamil, atau menyusui.

Beberapa temaga medis juga merupakan penyintas Covid-19. Oleh karena itu, vaksinasi tidak bisa mencapai 100 persen. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kudus menempati ranking 7 di Jawa Tengah terkait pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan

"Tenaga kesehatan yang divaksin tidak sampai 100 persen, karena punya penyakit komorbid, atau sedang hamil maupun menyusui," paparnya.

Setelah tenaga kesehatan, giliran pegawai publik yang divaksin. Semua orang yang masuk dalam kategori tersebut meliputi Polri, TNI, guru,ASN, tokoh agama, pedagang hingga ojek online. Kalau seluruh masyarakat telah divaksin, Hartopo berharap seluruh masyarakat dapat kebal dan tidak tertular Covid-19. Aktivitas sehari-hari pun dapat kembali seperti dahulu.

"Setelah tenaga kesehatan, saatnya pegawai publik yang divaksin termasuk pedagang. Kalau seluruh masyarakat telah divaksin, bukan tak mungkin kita kembali beraktivitas seperti dahulu. Dapat tersenyum bibir, tidak hanya senyum mata seperti saat ini (karena memakai masker)," tuturnya.

Untuk meminimalisir penularan dan mempercepat penanganan Covid-19, Mendagri meminta kabupaten/kota melaksanakan PPKM mikro. PPKM yang memfokuskan pemantauan di desa ini dinilai Hartopo menjadi solusi agar tracing penularan berjalan dengan cepat. Apalagi, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah telah menginisiasi Jogo Tonggo untuk pemantauan Covid-19 di tingkat RT dan RW. Kedua kebijakan tersebut dapat saling mengisi sehingga pemantauan optimal.

Hartopo menyampaikan zonasi hijau, oranye, dan merah dilaksanakan hingga ke tingkat desa. Jadi kalau ada peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan di satu desa, kepala desa dapat langsung melakukan semacam "lockdown lokal". Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga lebih tepat sasaran.

"Terdapat kebijakan dari Mendagri yang melaksanakan PPKM lokal selama dua minggu setalh tanggal 8 Februari. Saya menilai hal tersebut mengefektifkan pemantauan kasus Covid-19," ujarnya.