Kudus Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

KUDUS - Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi para Asisten Sekda, Kepala BPPKAD, dan Inspektur Kabupaten Kudus mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui video teleconference di gedung Command Center Diskominfo, Selasa (14/9).

Dengan tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan meski ditengah pandemi yang berdampak diberbagai sektor.

"Akuntabilitas keuangan menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Terutama di masa pandemi ini, daerah dituntut untuk 'kreatif' mengoptimalkan APBD untuk penanganan Covid-19," ucapnya.

Menkeu juga mengapresiasi daerah yang telah melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel. Karena ini merupakan kunci dalam pembangunan daerah.

"Bagi yang menerima penghargaan saya ucapkan selamat. Pertahankan dan terus tingkatkan capaian ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto melaporkan terkait penyelenggaraan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021.

"Kegiatan ini merupakan agenda strategis tahunan kementerian keuangan yang menjadi ajang bergengsi bagi pengelola keuangan negara. Rakernas kali ini kembali dilaksanakan secara daring mengingat masih dalam keadaan pandemi. Namun demikian, Kami tetap menjaga dan meningkatkan esensi dan kualitas penyelenggaraan acara," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Kudus Hartopo menyatakan terus berkomitmen untuk pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan. Dirinya terus mendorong perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan.

"Saya selalu mengingatkan untuk seluruh OPD, agar jangan bermain-main mengenai anggaran. Laksanakan sesuai ketentuan. Karena itu sebagai wujud pengabdian pada masyarakat," kata Hartopo.

Sekadar informasi, dengan diterimanya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI TA 2020 lalu, Kudus sudah meraih WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut.

"Ini akan kami pertahankan bahkan terus kami tingkatkan," tegas Bupati.(*)