SEMARANG - Rasa syukur tak henti-hentinya diungkapkan Bupati Kudus Hartopo usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Ini merupakan sebelas kalinya Pemerintah Kabupaten Kudus meraih predikat WTP.

"Alhamdulillah kami menerima predikat WTP sebelas kali berturut-turut. Semoga prestasi sekaligus amanah ini akan selalu kami pertahankan," ungkapnya usai menerima LKPD tahun 2022 di BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Jum'at (19/5).

Hartopo menjelaskan prestasi ini terwujud berkat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kudus, DPRD Kudus, dan dukungan masyarakat. Tanpa gotong royong, bupati yakin tidak dapat melaksanakan pembangunan secara transparan san akuntabel. 

"Pencapaian WTP ini berkat sinergitas instansi lintas sektoral dan dukungan masyarakat," terangnya.

Selain itu, bupati berterima kasih kepada BPK RI yang telah mengarahkan dan memberi masukan untuk pembangunan Kudus ke depan. Pihaknya menyadari masih ada beberapa evaluasi dari BPK. Namun, evaluasi itu menjadi pelecut semangat untuk menjadi lebih baik.

"Terima kasih atas penilaian, masukan, dan kritik membangun dari BPK. Kami jadikan semua itu sebagai penyemangat agar tetap meraih hasil maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho mengucapkan selamat kepada seluruh bupati/walikota yang menerima predikat WTP. Hari meminta agar pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan. 

"Selamat kepada semua penerima LHP atas  LKPD Tahun 2022 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian," tuturnya.

Bupati Kudus menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 bersama Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyawati. Selain Pemerintah Kabupaten Kudus, terdapat Pemerintah Kota Surakarta,  Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menerima LHP. (*)