Berita

13 Juni 2023   08:25 WIB

Upayakan Hasil Sensus Pertanian Akurat, Bupati Hartopo Minta BPS Berkolaborasi

Upayakan Hasil Sensus Pertanian Akurat, Bupati Hartopo Minta BPS Berkolaborasi

Upayakan Hasil Sensus Pertanian Akurat, Bupati Hartopo Minta BPS Berkolaborasi

Petani Diimbau Berikan Jawaban Jujur pada Petugas ST2023

KUDUS - Sensus Pertanian 2023 (ST2023) telah dimulai. Sensus yang dilakukan 10 tahun sekali itu bertujuan memberi gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia.

Bupati Kudus Hartopo menegaskan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten sebagai penyelenggara harus menyiapkan langkah strategis. Itu dilakukan agar hasil ST2023 akurat dan efektif. Sehingga bisa menggambarkan kondisi pertanian yang sebenar-benarnya.

"Dari pengalaman kemarin-kemarin, beberapa masyarakat yang ditanya petugas sensus tidak jujur. Maka BPS harus menyiapkan strategi khusus," ucapnya saat membuka ST2023 di Hotel HOM, Rabu (7/6).

Hartopo menerangkan BPS dapat menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kudus. Apabila dirasa hasil sensus tidak akurat, ATR/BPN diajak menginvestigasi bersama. Data dari ATR/BPN dapat menjadi data yang mendukung hasil ST2023.

"Biar datanya akurat, bisa menggandeng ATR/BPN. Mereka pasti tahu tanah sana milik siapa dan sebagainya," jelasnya.

Lebih lanjut, bupati meminta petani menjawab petugas Sensus Pertanian 2023 dengan jujur. Hartopo menjamin data itu tidak bocor karena dilindungi Undang-Undang. Justru, jawaban jujur petani sangat berarti untuk tolak ukur kondisi pertanian Kabupaten Kudus. 

"Saya mohon petani untuk menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang diberikan petugas sensus. Jawaban panjenengan semua bisa menentukan pembangunan ke depan," paparnya.

Selain itu, Hartopo mengungkapkan selama 10 tahun perubahan data lahan pertanian pasti terjadi. Salah satunya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi pemukiman. Bupati meminta masyarakat memperhatikan aturan yang berlaku saat pengalihfungsian lahan.

"Perubahan pasti ada. Kalau pengalihfungsian lahan sudah sesuai aturan ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai ya harus ditindak," imbuhnya. 

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa menjelaskan sensus tahun ini merupakan sensus pertanian ke-7. Rahmadi mengungkapkan terdapat tujuh subsektor yang disensus. Antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan dan jasa pertanian.

"Kami akan menyurvei tujuh subsektor," tandasnya.

Rahmadi meminta petani memberi jawaban valid. Pasalnya, selain sebagai pertimbangan pemerintah, hasil sensus pertanian salah satunya untuk targeting distribusi pupuk bersubsidi. 

"Petani harus memberi jawaban jujur dan benar. Sebab, hasil sensus akan kembali ke petani," pesannya. (*)

Info