Bupati Hartopo : Pendidikan Politik Harus Menjangkau Hingga Masyarakat Pedesaan
Bupati Hartopo : Pendidikan Politik Harus Menjangkau Hingga Masyarakat Pedesaan
KUDUS - Menjelang tahun politik, Bupati Kudus Hartopo mengajak partai politik mensosialisasikan kedewasaan berpolitik hingga ke masyarakat pedesaan. Hal itu disampaikannya saat penyerahan hibah bankeu parpol di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (28/8).
"Pendidikan politik menjelang tahun politik ini pas sekali. Kalau bisa, pendidikan politik harus menyentuh akar rumput (grassroots)," ucapnya.
Bupati menekankan adanya pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk partisipasi politik masyarakat yang lebih ideal. Utamanya mencegah politik uang dan mewujudkan Pemilu damai. Hartopo mendorong agar partai politik turut mengedukasi masyarakat bahwa perbedaan pilihan bukan alasan untuk timbul perpecahan.
"Semua pihak harus mewujudkan Pemilu damai. Berbeda pilihan itu wajar. Jangan sampai menyebabkan gap-gap atau pertikaian," paparnya.
Lebih lanjut, Hartopo menggarisbawahi politik adalah bentuk komitmen antara masyarakat dan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Tujuan baik itu harus benar-benar diwujudkan apabila mendapat kepercayaan masyarakat.
"Politik itu kan tujuannya baik. Jadi kalau sudah mendapat mandat dari masyarakat ya harus benar-benar dilaksanakan," ujarnya.
Kepala Badan Kesbangpol Mohammad Fitriyanto menjelaskan pembinaan partai politik Kabupaten Kudus tahun 2023 diikuti oleh 10 parpol. Sementara itu, hibah bankeu diberikan secara proporsional.
"Bantuan keuangan diberikan secara proporsional. Selanjutnya, realisasi anggaran dilaksanakan secara transparan dan penuh tanggung jawab," ucapnya.
Bantuan keuangan di antaranya DPD PAN menerima sekitar 150 juta rupiah, DPC PDIP menerima sekitar 430 juta rupiah, DPC Partai Demokrat menerima sekitar 100 juta rupiah, DPC Partai Gerindra menerima sekitar 356 juta rupiah, dan DPD Partai Golkar menerima sekitar 312 juta rupiah.
Kemudian DPC Partai Hanura menerima sekitar 137 juta rupiah, DPD PKS menerima sekitar 172 juta rupiah, DPC PKB menerima sekitar 378 juta rupiah, DPD Partai Nasdem menerima sekitar 171 juta rupiah, dan DPC PPP menerima sekitar 144 juta rupiah.
