KUDUS - Dengan dilantiknya pengurus Asosiasi Pendeta Indonesia (API) DPC Kudus periode 2023-2028 diharap muncul semangat baru untuk membersamai Pemkab Kudus dalam menjalin sinergi. Hal itu diungkapkan Bupati Kudus Hartopo ketika menghadiri Peneguhan Pengurus API DPC Kudus di Gereja Isa Al-Masih Kudus, Selasa (19/9).

"Selamat, semoga pengurus API Kudus mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah," ucapnya.

Meskipun Kabupaten Kudus merupakan wilayah terkecil di Jawa Tengah, namun masyarakatnya memiliki keragaman dan toleransi yang sangat tinggi. Hal itu membuat Hartopo bangga akan kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Kudus.

"Saya harap hal ini selalu terjaga sampai kapan pun demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Kudus," harapnya.

Pihaknya meminta pengurus API DPC Kudus dapat menjadi mitra pemerintah sebagai pelopor pemersatu bangsa demi terwujudnya situasi yang aman, damai, dan kondusif. Apalagi jelang berlangsungnya pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

"Melalui partisipasi aktif terhadap kebijakan pemerintah, saya minta pengurus API dapat turut menjadi pelopor pemersatu bangsa sehingga terwujud Kabupaten yang modern, religius, cerdas, dan sejahtera," pintanya.

Memasuki tahun politik, pihaknya mewanti-wanti pada seluruh masyarakat agar tetap bersatu menjaga kondusifitas wilayah, meskipun berbeda dalam menentukan pilihan.

"Tetap jaga persatuan demi terwujudnya kondusifitas. Jangan sampai terpecah akibat beda pandangan politik," pesannya.

Pendeta Sriyono yang terpilih kembali sebagai Ketua API DPC Kabupaten Kudus 2023-2028 mengatakan bahwa kehadiran DPC API di Kabupaten Kudus untuk berkarya memberikan pencerahan pada umat sebagai wujud sinergi pada pemerintah daerah.

"DPC API akan selalu bersinergi dengan Pemkab Kudus untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian umat," katanya.

Selaku ketua, pihaknya juga menegaskan bahwa asosiasi pendeta bebas dari politik praktis yang ada. Karena secara kelembagaan, API tidak terlibat dalam aksi mempengaruhi atau mengarahkan dukungan ke salah satu parpol.

"Namun pengurus API juga tidak dilarang untuk terjun ke dalam politik, karena merupakan hak individu yang harus dilindungi," jelasnya 

Sementara Pendeta Joko Purnomo, Ketua API DPD Provinsi Jateng menambahkan, meski anggota API tidak ada kaitannya dengan politik, namun anggota API diminta untuk tidak bergolput.

"Karena golput merupakan perilaku yang tidak punya pendirian. Jangan golput jika ingin negara maju," tegasnya. (*)