Berita

23 Februari 2024   18:10 WIB

Pemkab Kudus Targetkan Zero Stunting Pada 2024

Pemkab Kudus Targetkan Zero Stunting Pada 2024

Pemkab Kudus Targetkan Zero Stunting Pada 2024

KUDUS - Upaya penurunan angka stunting Kabupaten Kudus diperlukan kerja sama instansi lintas sektoral. Penjabat (Pj.) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kudus  Revlisianto Subekti menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan angka stunting di Kabupaten Kudus nol persen pada 2024. 

"Kami bersama OPD terkait telah berupaya untuk terus menurunkan angka stunting hingga nol persen," ucapnya saat menghadiri Komunikasi Informasi dan Edukasi Percepatan Penurunan Stunting bagi parapetugas lini lapangan Kabupaten Kudus di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (23/2).

Data yang dihimpun bersumber dari elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting di Kabupaten Kudus per tahun 2023 mencapai 3,69 persen. Tahun ini, Revlisianto optimis angka stunting di Kudus turun hingga nol kasus. Terlebih, petugas lini lapangan yakni Tim Pendamping Keluarga (TPK), bidan desa, TP PKK, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan lain-lain telah maksimal mendampingi keluarga. 

"Tahun lalu, angka stunting di Kudus hanya 3,69 persen. Tahun ini, saya yakin dengan upaya teman-teman petugas lini lapangan, angka stunting di Kudus nol persen," ungkapnya.

Pememerintah Kabupaten Kudus juga menggandeng stakeholder seperti pengusaha untuk bergotong-royong menurunkan angka stunting. Terkait bantuan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diharapkan meningkatkan gizi pada balita. 

"Semoga adanya bantuan PMT dapat membantu meningkatkan gizi pada balita di Kabupaten Kudus," imbuhnya.

Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi petugas lini lapangan Kabupaten Kudus yang telah memahami pencegahan kasus stunting sejak dini. Hasto menyampaikan pencegahan stunting dilakukan oleh calon pengantin sehingga dapat mempersiapkan kehamilan lebih baik.

"Pencegahan stunting dimulai dari calon pengantin, agar anak yang lahir terhindar dari stunting," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Kudus pada 2024 mencapai sekitar 7 miliar rupiah. Angka ini diharapkan mampu merealisasikan penurunan angka kasus stunting lebih baik dari tahun lalu. 

"Kalau BOKB mulai direalisasikan sejak awal tahun, saya yakin percepatan penurunan angka stunting makin maksimal," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, BKKBN RI juga menyerahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 10 balita. Makanan tambahan berupa bahan makanan tinggi protein. Tak hanya Kepala BKKBN RI, hadir pula perwakilan BKKBN Jateng, Eka Sulistia Ediningsih. (*)

Info