KUDUS - Kebenaran data menentukan arah kebijakan yang diambil pemimpin daerah. Terlebih data penting seperti angka kasus stunting dan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, Penjabat (Pj.) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie mengapresiasi tujuan pemutakhiran data stunting dan kemiskinan oleh praja pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam Magang I.

"Kami berterimakasih karena praja pratama IPDN berkontribusi dalam updating data kemiskinan dan stunting yang faktual. Insyaallah nantinya sangat bermanfaat," paparnya usai membuka Magang I IPDN Angkatan XXXIV di Aula DPRD Kudus, Selasa (11/6).

Hasan menyatakan pemutakhiran data yang dilakukan sebagai acuan dalam kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang Kabupaten Kudus. Sehingga pembangunan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran.

"Data yang valid menentukan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat," pesannya.

Sebagai tuan rumah magang, Pj. Bupati berterimakasih telah diberi kepercayaan. Sebab, tidak semua kabupaten menjadi tempat magang IPDN. Hasan menjelaskan akan mendukung praja pratama terutama dalam upaya menjalankan tugas pemutakhiran data.

"Kami merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah magang. Tidak semua daerah menjadi tuan rumah magang IPDN," paparnya. 

Selain magang, Pj. Bupati memuji langkah IPDN yang adaptif dalam menjawab tantangan zaman. Salah satunya menyiapkan tunas bangsa yang mampu berinovasi di tengah gempuran era teknologi. Pasalnya, saat ini pelayanan publik beralih dari konvensional based ke e-government based. 

"IPDN adaptif dalam menjawab berbagai tantangan. Seperti dulu waktu Covid-19 melanda, hampir semua civitas akademika tidak bisa beraktivitas. Tapi IPDN berupaya maksimal mengembangkan kompetensi teknologi," terangnya.

Sementara itu, rektor IPDN Hadi Prabowo menjelaskan peserta praja pratama Magang I di Kudus berjumlah 535 orang. Magang dilakukan sejak 11 Juni sampai dengan 1 Juli 2024. Praja pratama akan ditempatkan di 9 kecamatan pada 50 desa dan 3 kelurahan.

"Selama 21 hari, 535 praja pratama akan melaksanakan magang dan melakukan verifikasi data door to door," ungkapnya.

Ketua DPRD Kudus Masan menyampaikan pemutakhiran data memang penting. Masan menjelaskan data kemiskinan yang ada di BPS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbeda sehingga verifikasi memang perlu dilakukan.

"Adanya perbedaan data kemiskinan menjadikan verifikasi itu perlu dilakukan. Semoga magang berjalan baik dan praja pratama dapat beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kudus," ucapnya. (*)