KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 di Pendapa Belakang, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus serta diikuti secara daring oleh instansi vertikal, perangkat daerah se-Kabupaten Kudus, Bapperida kabupaten sekitar Kudus, dan para pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi langkah awal strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat dan selaras dengan visi Kudus Sehat.

Bupati Sam’ani menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang kolaboratif untuk memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran, terutama di tengah tantangan fiskal daerah.

“Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan pandangan. Di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah, kita harus semakin cermat menentukan prioritas pembangunan, mendorong peningkatan PAD, serta memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Bupati Sam’ani Intakoris.

Bupati menyampaikan bahwa fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penanganan sampah sebagai tanggung jawab bersama, pemulihan infrastruktur pascabencana seperti jalan dan sekolah, serta pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Selain itu, perencanaan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, di antaranya ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD 2027. Masan menyoroti berkurangnya TKD sejak 2026 serta perlunya fokus pembangunan pada sektor-sektor strategis dengan penyesuaian kemampuan daerah.

“Berkurangnya TKD menjadi tantangan bersama. DPRD mendorong penguatan sektor pariwisata, penanganan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah, serta pemulihan sektor pertanian yang terdampak banjir. Pembangunan kolam retensi di Sungai Wulan wilayah Undaan sangat strategis karena mampu menyelamatkan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian,” tegas Masan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027. Masukan dari forum ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPD, dilanjutkan Musrenbang, sinkronisasi dan verifikasi usulan, hingga finalisasi dan penetapan Peraturan Bupati RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 pada Juni 2026.

“Kami menyusun Ranwal RKPD 2027 dengan menganalisis isu strategis sesuai tupoksi perangkat daerah, mengacu kebijakan nasional, serta masukan stakeholder, dan diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029, visi misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus juga menunjukkan tren peningkatan yang perlu dijaga,” ungkap Revli.

Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Kudus, Sulistiyowati, menyatakan bahwa konsultasi publik bertujuan mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.

“Perencanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, perencanaan akan lebih terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemkab Kudus berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat memperkuat arah pembangunan 2027 yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, penguatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.