KUDUS - Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhamad Hasan Chabibie, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2025-2045 di Pendopo Kabupaten Kudus Pada hari Rabu (17/1). Hadir dalam kesempatan tersebut unsur Forkopimda, Pj. Sekda, kepala OPD, perwakilan Bappeda Demak dan Jepara, serta kepala desa se-Kabupaten Kudus secara daring.

Dalam sambutannya, Hasan berharap visi dan misi yang disusun oleh daerah dapat dikenal luas. Selanjutnya visi dan misi tersebut mendengarkan masukan dari seluruh stakeholder demi terwujudnya Kabupaten Kudus yang berkeadaban maju dan berkelanjutan.

"Saya berharap visi dan misi daerah kita dikenal luas, mendapat masukan berharga dari stakeholder, dan bersama-sama membangun sinergitas untuk mewujudkan Kabupaten Kudus sebagai daerah berkeadaban maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Hasan juga menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD adalah upaya untuk mengakomodir saran dan masukan dari setiap stakeholder sehingga proses perumusan isu strategis sebagai dasar kebijakan dapat dioptimalkan.

"Saya berharap dapat merumuskan isu strategis sebagai dasar kebijakan, mendorong perekonomian inklusif, pembangunan SDM unggul, tata kelola kolaboratif, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan," ucapnya.

Yusmanto, Kabid Penyusunan Program Bappeda Provinsi Jawa Tengah, menekankan perlunya RPJPD Kabupaten Kudus selaras dengan RPJPN nasional. Ia mengajak semua pihak berkontribusi aktif dalam memberikan saran masukan terkait seluruh isu-isu strategis yang ada.

“Kita bahas berbagai sektor, termasuk isu-isu strategis juga kita perhatikan utamanya yang masih berpengaruh pada 20 tahun ke depan yang dibungkus menjadi bahasan transformasi. Baik transformasi sosial, infrastruktur yang berkualitas, termasuk juga lingkungan hidup atau tata kelola,” jelasnya.

Muhammad Said, perwakilan Forum Disabilitas, berharap agar penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama dalam bidang pendidikan dan fasilitas layanan publik. Menurutnya, masih terdapat kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas di pemerintahan desa, dan ia berharap pemerintah dapat proaktif dalam menanggapi kebutuhan mereka.

"Saya berharap pemerintah bisa menjemput bola untuk penyandang disabilitas, untuk mengurus keperluannya" ujarnya.

Sebagai informasi, misi daerah Kabupaten Kudus tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat poin, yakni perekonomian inklusif dan berkelanjutan, SDM unggul dan masyarakat berbudaya maju, tata kelola kolaboratif dan adaptif, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)