Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku sejak 1 Mei 2010 merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan good governance
Keterbukaan adalah sebuah keniscayaan dan good governance adalah sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara
Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) dimana di Pemerintah Kabupaten Kudus, PPID secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dbantu oleh PPID pembantu yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah, unit kerja, perusahaan daerah dan desa.
Tugas PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kudus
Wewenang PPID yaitu menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
Hak dan Kewajiban PPID. PPID berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat, PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang tersebar di 43 SKPD, 132 desa/kelurahan.
Regulasi PPID Kabupaten Kudus
Guna mendukung pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka ada beberapa regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam implementasi keterbukaan informasi publik :
| No | Nama Dokumen | Tentang | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2011 | Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus |  |
| 2 | SK Bupati Nomor 488 / 116.1 / 2012 Tahun 2012 | Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus | |
| 3 | SOP Pelayanan Informasi | Alur permohonan informasi masyarakat |  |
Merupakan Daftar Informasi yang diumumkan kepada publik mengenai Informasi Wajib disediakan dan diumumkan, Informasi diumumkan serta merta dan informasi setiap saat
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu media informasi tentang kebijakan dan regulasi yang ada di Kabupaten Kudus untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.
Legalkan usaha dan bangunan dengan SIUP, TDP, HO, IUI, TDI, IMB melalui pelayanan perijinan online
