Informasi Seputar Kudus

PROFIL PPID KABUPATEN KUDUS

Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) dimana di Pemerintah Kabupaten Kudus, PPID secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dbantu oleh PPID pembantu yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah, unit kerja, perusahaan daerah dan desa.

Tugas PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kudus

Wewenang PPID yaitu menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Hak dan Kewajiban PPID. PPID berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat, PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang tersebar di 43 SKPD, 132 desa/kelurahan.

Regulasi PPID Kabupaten Kudus

Guna mendukung pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka ada beberapa regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam implementasi keterbukaan informasi publik :

No Nama Dokumen Tentang Download
1 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2011 Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus
2 SK Bupati Nomor 488 / 116.1 / 2012 Tahun 2012 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
3 Alur permohonan Alur permohonan informasi masyarakat
4 Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik,SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus

Merupakan Daftar Informasi yang diumumkan kepada publik mengenai Informasi Wajib disediakan dan diumumkan, Informasi diumumkan serta merta dan informasi setiap saat

info lengkap... »

Informasi Peraturan Kabupaten Kudus

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu media informasi tentang kebijakan dan regulasi yang ada di Kabupaten Kudus untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna

info lengkap... »

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

info lengkap... »

Pengadaan melalui e Catalog

E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah

info lengkap... »

Informasi Peringatan Dini Bencana

Apakah anda sudah siap siaga menghadapi ancaman bencana? Sejak dini, kita perlu menyadari bahwa kita hidup di wilayah rawan bencana. Kenyataan ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita. Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana.

info lengkap... »

Informasi Perijinan

Legalkan usaha dan bangunan dengan SIUP, TDP, HO, IUI, TDI, IMB melalui pelayanan perijinan online

info lengkap... »

Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sebagai wujud partisipasi dan pengawasan masyarakat, masyarakat dapat memberikan masukan maupun pengaduan terkait pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Kudus melalui media yang tersedia.

info lengkap... »