KUDUS - Peran perempuan dalam dunia politik menjadi salah satu wujud kesetaraan gender di Indonesia. Meski jumlah perempuan dan laki-laki hampir sama, namun belum banyak dijumpai perempuan yang berani terjun dalam perpolitikan. Hal tersebut mencetuskan topik yang patut diperbincangkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam Webinar Pojok Pengawasan bertema Kedudukan Perempuan dalam Pemilu, di Kantor Bawaslu Kudus, Kamis (12/5).

Acara yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan youtube tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh Wahibul Minan, dengan menghadirkan Ketua TP PKK Kabupaten Kudus Mawar Hartopo, Wakil Rektor I Universitas Muria Kudus Sulistyowati, dan Perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun, sebagai narasumber.

Berbicara tentang politik, Mawar Hartopo mengatakan bahwa masyarakat secara umum masih mengidentikkan bidang tersebut dengan kaum laki-laki. Padahal jumlah partisipasi pemilu tahun 2019 kemarin, jumlah suara perempuan selisih sedikit lebih banyak dibanding laki laki. Hal tersebut menunjukkan tingginya kesadaran perempuan dalam demokrasi, namun belum banyak secara langsung yang terjun untuk menduduki kursi politik. 

"Keterlibatan perempuan dalam demokrasi dan politik mulai tumbuh. Semoga pula banyak perempuan yang berani terjun ke dunia politik, karena sudah ada aturan kuota keterwakilan perempuan 30 persen," ujarnya.

Perempuan di Indonesia khususnya dalam budaya Jawa masih lekat dikaitkan dengan urusan rumah tangga. Padahal, menurut Mawar Hartopo, perempuan mempunyai kepekaan dan ketelitian terhadap segala sesuatu baik itu dalam rumah tangga maupun untuk urusan pekerjaan. Keunggulan tersebutlah yang bisa diaplikasikan  perempuan dalam dunia politik untuk bisa mendengarkan suara hati masyarakat. 

"Perempuan cenderung lebih peka dengan masalah-masalah di dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Kalau perempuan sudah terjun langsung, mungkin nantinya suara masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender bisa lebih didengar," ujarnya.

Di Kabupaten Kudus sendiri, keterlibatan perempuan dalam politik melalui kursi legislatif belum bisa dikatakan maksimal. Dari 45 kursi dewan, hanya empat kursi yang diisi oleh perempuan. Maka dari itu perlu untuk mengubah paradigma tersebut dibutuhkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Sebagai Penggerak PKK, Mawar Hartopo selalu aktif menyuarakan tentang isu-isu kesetaraan gender. 

"Memang kita perlu mengubah pandangan masyarakat tentang paradigma perempuan dalam dunia politik. Mari kita buktikan bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan dan kelebihan tersendiri jika terlibat dalam politik," katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh Wahibul Minan mengungkapkan bahwa dalam realitanya, peran perempuan dalam politik masih sangat lemah. Dalam pelaksanaan pemilu 2019, di Kabupaten Kudus memiliki keanggotaan legislatif 45 kursi, namun perempuan hanya ada empat kursi. Padahal peran perempuan sama pentingnya dengan laki-laki baik dalam partisipasi politik maupun pengawasan. 

"Pada pagi hari ini kita mengangkat tema tersebut sehingga untuk pemilu 2024 kaum perempuan menjadi setara dengan keterlibatan laki-laki. Baik dalam partisipasi politik maupun berperan mengawasi," ujarnya. 

Wakil Rektor I Universitas Muria Kudus, Sulistyowati sebagai narasumber yang telah berkecimpung di dunia politik selama 35 tahun mengungkapkan tantangan yang dihadapi. Dirinya yang pernah menjabat DPRD Kabupaten Semarang tahun 2009-2014 mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah keberanian yang besar bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Dibutuhkan komitmen yang kuat dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada.

"Saya bisa melakoni berpuluh-puluh tahun karena ada komitmen bersama keluarga, karena kesibukan di berpolitik. Perempuan terjun di dunia politik prasyaratnya sangat banyak dari support keluarga sampai regulasi," ungkapnya.

Dirinya sangat mendorong perempuan yang berkarakter untuk berani terlibat dalam organisasi partai atau politik. Perempuan yang berhasil sebagai pemimpin bisa menjadi sumber inspirasi bagi kaumnya. Dalam hal pembangunan, figur perempuan yang berpolitik bisa mewakili dan mengangkat isu-isu kebijakan tentang kesetaraan gender. 

"Saya selalu ingin mendorong perempuan maju di dunia politik. Karena peran perempuan dalam dunia politik semakin penting mempengaruhi kebijakan yang dapat berpengaruh pada perempuan," tuturnya.(*)