KUDUS - Bupati Kudus Hartopo selalu mengupayakan kaum difabel di Kabupaten Kudus punya kesempatan yang sama untuk bekerja di sektor manapun. Upaya tersebut diwujudkan dengan rencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) antara pelaku usaha dan kaum difabel.

"Biar lebih intensif, kami adakan forum diskusi mengundang perwakilan perusahaan dan teman-teman penyandang disabilitas," terangnya ditemui usai menerima audiensi Komisi Disabilitas Nasional (KDN) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (7/7).

Dalam forum, kaum difabel bisa berkomunikasi dengan perusahaan terkait kualifikasi dan hambatan yang dihadapi selama ini. Sebelumnya, Hartopo juga sudah mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha untuk menyediakan kuota bagi kaum difabel. Pihaknya menjelaskan FGD tersebut sebagai pertemuan lanjutan upaya Pemkab Kudus menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

"Intinya kami selalu memperjuangkan. Nanti teman-teman bisa memaparkan secara langsung di depan perusahaan hambatan yang selama ini dihadapi," ucapnya.

Beberapa masukan dari Juru Bicara Isyarat (JBI) dan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) segera ditindaklanjuti oleh Bupati. Salah satunya terkait pengaktifan kembali Loka Bina Karya (LBK) di Desa Klaling sebagai tempat pelatihan bagi penyandang disablitas. Kemudian pendataan khusus penyandang disabilitas menjadi pemilih dalam Pemilu mendatang.

"Kami akan segera agendakan untuk meninjau LBK dan segera mengaktifkan kembali. Begitu pula pendataan pemilih bagi kaum difabel," ucapnya. 

Selain itu, orang nomor satu di Kudus tersebut akan meninjau dasar hukum perancangan Perbup mengenai difabel. Dengan begitu, pemenuhan hak-hak kaum difabel di Kudus lebih terintegrasi dan jelas.

"Akan kami tinjau dulu dasar hukumnya. Karena Kudus juga punya kearifan lokal sendiri. Kalau sudah jelas AD ART akan langsung kami bahas," paparnya.

Wakil Ketua Komisi Disabilitas Nasional Deka Kurniawan mengapresiasi gerak cepat Bupati Kudus memberikan kesempatan yang sama bagi kaum difabel. Apalagi, eksistensi forum kaum difabel di Kudus hingga ke tingkat desa. 

"Luar biasa pak Bupati telah mengupayakan yang terbaik untuk kaum difabel di Kudus," ucapnya.

Deka juga meminta dukungan Bupati Kudus agar Komisi Disabilitas Nasional memiliki sekretariat di Kabupaten Kudus. Diharapkan, adanya KDN di Kudus dapat memfasilitasi kaum difabel dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga mohon dukungannya agar KDN memiliki perwakilan di Kabupaten Kudus dan bersinergi bersama Pemkab Kudus," tutupnya. (*)