KUDUS - Sebagai tokoh masyarakat dan abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta netral. Terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Bupati Kudus Hartopo menginstruksikan agar seluruh ASN tidak berurusan dengan politik praktis.

"Saya minta ASN tidak bersinggungan dengan politik praktis terutama menjelang Pemilu 2024. Harus tetap netral," tuturnya.

Dirinya yang hadir membuka acara Netralitas ASN dan Pencegahan Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kudus, Selasa (20/9) menyampaikan akan menindak tegas ASN yang tidak netral. Sanksi yang akan diberikan mulai ringan, sedang, dan berat tergantung pelanggaran yang dilakukan.

"Kami berikan sanksi sesuai nanti penemuan di lapangan seperti apa," terangnya.

Bawaslu diminta Hartopo terus bersinergi bersama BKPP dalam menangani ASN yang tidak netral. Jika Bawaslu menemukan pelanggaran, Hartopo meminta untuk langsung melaporkan kepada BKPP.

"Kami minta koordinasi antara Bawaslu dan BKPP. Kalau ada temuan monggo Bawaslu koordinasi dengan BKPP," imbuhnya.

Selain itu, Bupati juga tidak setuju dengan politik uang. Hartopo meminta masyarakat nantinya dapat memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan rekam jejaknya, bukan berdasarkan uang yang diberikan. Pihaknya juga menjelaskan, politik uang tersebut berpotensi melahirkan korupsi di kemudian hari. 

"Baik aktor dan masyarakat sama-sama tidak boleh terlibat dalam politik uang. Jangan sampai pembangunan selama lima tahun digadaikan dengan uang yang tak seberapa," pesannya. 

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan akan mengawasi netralitas ASN, TNI maupun Polri. Pihaknya juga meminta agar bupati memberikan surat edaran terkait netralitas ASN. Terkait praktik politik uang, ketua Bawaslu meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di Kabupaten Kudus.

"Kami siap bersinergi Pak Bupati. Kami juga meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di kota kita tercinta," ucapnya. 

Beberapa tamu dan undangan lainnya hadir, di antaranya Plt. Inspektur Kabupaten Kudus Agus Budi Satriyo, dan Plt. Kepala BKPP Kudus Putut Winarno.(*)