KUDUS - Desa merupakan indikator sekaligus ujung tombak serta sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur, pemerintah desa harus dapat menjaga marwahnya karena baiknya desa adalah baiknya pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan Bupati Hartopo ketika menghadiri Presentasi Program kerja Universitas Padjadjaran dan Universitas Jenderal Soedirman dalam penyelenggaraan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Kudus di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kamis (10/11).

Hartopo berujar di dalam penyelenggaraan ujian penyaringan perangkat desa, dibutuhkan peningkatan SDM yang mumpuni serta berjalan dengan transparan sesuai peraturan yang ada. Hal tersebut untuk menghindarkan dari potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

"Perlu SDM yang mumpuni dalam mekanisme pengisian perangkat desa ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang paling utama adalah transparansi," katanya.

Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi perlu terjalin dengan baik sehingga dapat membawa kondusifitas di dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa.

"Semoga pengisian perangkat desa dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Untuk itu, perlunya jalinan komunikasi dan koordinasi dengan baik," pesannya.

Hartopo juga mengimbau dalam menghadapi tahun politik nanti, para pegawai di pemerintah desa jangan sampai membuat kelompok-kelompok, karena akan menimbulkan perpecahan dan persoalan ketika berbeda pilihan.

"Berbeda pilihan itu biasa. Jangan sampai menjadikan perpecahan, fokus saja dalam bekerja melayani masyarakat," imbaunya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan juga menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan didalam penyaringan perangkat desa harus sesuai regulasi yang ada.

"Harus sesuai regulasi yang ada, sebab transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan sesuai kriteria yang diharapkan," tegasnya. (*)