KUDUS - Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kembali digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Bupati Kudus Hartopo menegaskan akan memprioritaskan program yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Kami akan tetap memprioritaskan program yang memberikan dampak positif bagi laju perekonomian masyarakat," ucapnya usai membuka Musrenbang RKPD tahun 2024 di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (20/3).

Salah satu program yang diutamakan adalah pembangunan jembatan yang ambruk. Dikatakannya, pembangunan itu termasuk bagian yang diprioritaskan sebab memberi akses perekonomian pada masyarakat. 

"Program prioritas termasuk pembangunan jembatan utama yang runtuh," terangnya.

Selain itu, Hartopo menjelaskan beberapa program prioritas lainnya. Di antaranya peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi yang berdaya saing, tatakelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat.

"Lima program tersebut menjadi kriteria utama Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pembangunan," tuturnya.

Pihaknya menyampaikan akan mengefektifkan keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Kudus. Hartopo meminta perwakilan berbagai unsur masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan agar program yang dibahas benar-benar strategis. 

"Masukan dan saran dari panjenengan semua sangat berarti untuk memajukan Kabupaten Kudus," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Samani Intakoris menyampaikan Musrenbang dilaksanakan dalam rangka proses penyusunan RKPD tahun 2024 untuk mengakomodir usulan-usulan yang belum terealisasi.

"Semoga tahun 2024 bisa terakomodir berbagai usulan yang belum terealisasi," harapnya.

Samani mengatakan, Musrenbang diselenggarakan dengan metode luring dan daring dengan dihadiri peserta sebanyak 330 peserta.

"Di antaranya Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Prov. Jateng, perwakilan Forkopimda Kudus, Sekda Kudus dan para asisten, kepala OPD, unsur instansi vertikal, kades, tokoh organisasi agama, dan masyarakat, serta undangan lainnya," sebutnya. (*)